Delegasi Uni Eropa (EUD) untuk Indonesia telah menggelar konferensi selama dua hari pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2023 dengan fokus pada bagaimana Uni Eropa (EU) dan Negara-Negara Anggota EU (Team Europe) dapat mendukung Transisi Energi yang Berkeadilan di Indonesia. Konferensi yang bertema “Jalan menuju Indonesia Sejahtera – Didukung oleh Energi Terbarukan” ini menjadi ajang pertemuan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi, mulai dari pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta hingga masyarakat sipil.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, H.E. Denis Chaibi, dalam konferensi ini menyoroti strategi transisi energi EU dan pendekatan Team Europe. Duta Besar Chaibi menyatakan bahwa pemimpin EU berkomitmen untuk melakukan transisi hijau lebih cepat guna mengatasi perubahan iklim dan ancaman terhadap ketahanan energi. Ia juga menekankan bahwa transisi energi di Eropa telah terbukti menjadi salah satu sumber lapangan kerja terbesar di masa depan.
Dalam upayanya mendukung transisi energi di Indonesia, Duta Besar Chaibi menjelaskan bahwa EU tidak dapat bergerak sendirian dan perlu bekerja sama secara global. Team Europe dapat mengandalkan Global Gateway, sebuah sumber pengumpulan berbagai inisiatif keuangan dari EU, lembaga-lembaga keuangan milik Negara Anggota, dan Bank Investasi Eropa (European Investment Bank) yang mendukung kepentingan bilateral dengan negara mitra. Team Europe telah mengukuhkan komitmen senilai 2,4 miliar Euro untuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil di Indonesia.
BACA JUGA: Delegasi AI dari Inggris Bertemu dengan Indonesia untuk Misi AI Pertama
Para duta besar dan perwakilan dari enam Negara Anggota EU, yaitu Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Perancis, dan Denmark, berbagi pengalaman serta kolaborasi negara masing-masing dengan Indonesia dalam hal transisi energi. Mereka menegaskan bahwa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya siap memberikan dukungan dan bantuan komprehensif untuk memfasilitasi transisi energi di Indonesia.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ego Syahrial, menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan mencapai Net Zero pada tahun 2050 atau lebih cepat. Indonesia melihat peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, tenaga air, nuklir, dan hidrogen hijau, sambil berkomitmen untuk menghentikan sepenuhnya pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2058.
Kebijakan Ekonomi Hijau dan Net Zero menjadi kunci penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia. Pembiayaan yang ramah lingkungan, seperti pajak karbon dan penetapan harga karbon, diharapkan menjadi instrumen utama dalam implementasinya, seperti yang dijelaskan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Vivi Yulaswati MSc.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Yudho Dwinanda Priaadi, menyoroti cara Indonesia mengoptimalkan ketersediaan dan jangkauan energi terbarukan, termasuk melalui program super grid Indonesia yang akan mengintegrasikan pulau-pulau di Indonesia menjadi satu jaringan listrik nasional.
Deputi Sekretariat Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP), Paul Butarbutar, menguraikan tentang persiapan yang sedang berlangsung untuk mengimplementasikan rencana JETP dan jalur-jalur proyeknya, serta menyerukan lebih banyak kerja sama dan investasi internasional.
Konferensi ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan investasi di bidang energi terbarukan. Pengumuman bahwa Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia diharapkan dapat disetujui pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, yang disampaikan oleh Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugeng Suparwoto, mendapat sambutan positif.
Selain itu, konferensi ini juga membahas contoh nyata pemanfaatan teknologi dan praktik terbaik dari Negara-Negara Anggota Uni Eropa dalam hal kerangka regulasi transisi energi dan penerapan energi terbarukan. Terutama, energi angin lepas pantai, panel surya terapung, dan energi pasang surut menjadi fokus penting, memberikan peluang menjanjikan bagi Indonesia untuk meningkatkan potensinya dalam transisi energi.
Brent Elemans dan Eric Arends dari Pondera menyoroti potensi untuk mengembangkan beberapa gigawatt kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Indonesia. Namun, untuk mengoptimalkan peluang ini, Indonesia perlu mengembangkan kerangka regulasi yang efisien dan stabil. Pembicara lain di konferensi menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang saat ini bekerja di industri bahan bakar fosil.
Konferensi ini menegaskan kesesuaian antara prioritas Indonesia dan apa yang ditawarkan oleh Uni Eropa, di mana kerja sama konkret dapat ditingkatkan untuk mengatasi subsidi bahan bakar fosil, menghasilkan listrik yang terjangkau, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, meningkatkan kualitas udara, dan pendekatan terbaik untuk memastikan transisi energi terjadi sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal dari manfaatnya.
Dengan kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Uni Eropa, diharapkan transisi energi yang berkeadilan akan menjadi kenyataan, membawa Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera. (*/)
(RRY)
