Rabu, (29/11/2023), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahun 2023 kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Yayasan, Perguruan Tinggi, serta alih status penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga (K/L). Acara ini berlangsung di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa serah terima BMN ini adalah bentuk nyata dari akuntabilitas terhadap anggaran yang diberikan. Hal ini juga merupakan pelaksanaan amanah tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Menurut Menteri Basuki, penyerahan BMN dilakukan berdasarkan panduan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Program yang diterima dari Kementerian Keuangan tidak hanya mencakup infrastruktur ekonomi seperti bendungan dan jalan tol, tetapi juga infrastruktur kerakyatan seperti jembatan gantung.
Dalam serah terima tersebut, berbagai jenis BMN diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Yayasan, Perguruan Tinggi, dan beberapa di antaranya dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga. Menurut Menteri Basuki, ini mencakup infrastruktur air minum, rumah susun (rusun), jembatan gantung, dan bahkan krematorium.
Salah satu prestasi yang disoroti oleh Menteri Basuki adalah pembangunan hampir 600 jembatan gantung oleh Kementerian PUPR, termasuk Jembatan Gantung Baleraja di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang telah diresmikan. Semua BMN ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan dan pemanfaatan lebih lanjut.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Terus Meningkatkan Ketersediaan Hunian Layak Melalui Program BSPS
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi transparansi Kementerian PUPR dalam menyampaikan kepada publik berbagai anggaran pembangunan yang sudah dibelanjakan. Ini dianggap sebagai simbol kehadiran negara melalui pembangunan infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, BMN yang diserahterimakan Kementerian PUPR termasuk yang mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika. Ini mencakup infrastruktur konektivitas, sumber daya air, permukiman, dan perumahan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata secara ekosistem dan menciptakan nilai ekonomi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, melaporkan bahwa pada tahun 2023, Kementerian PUPR melaksanakan serah terima BMN dengan total nilai perolehan sebesar Rp15,41 triliun. Rinciannya mencakup berbagai bidang seperti Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.
BMN tersebut kemudian dialih-statuskan kepada K/L senilai Rp1,54 triliun dan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah/Yayasan senilai Rp13,87 triliun. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur untuk DPSP, seperti jalan nasional, kolektor, arteri, jembatan gantung, jaringan air minum, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), peningkatan kualitas permukiman kumuh, rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubelair. (*/)
(RRY)
