Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, secara blak-blakan mengungkap bahwa dirinya sempat diminta menjadi cawapres oleh Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Namun, Mahfud menolak tawaran tersebut dengan alasan yang cukup mencolok dalam dinamika politik koalisi yang ada.
Dalam pernyataannya di Aceh, Mahfud mengungkapkan bahwa saat itu Partai Demokrat, sebagai anggota koalisi partai pengusung Anies, mengancam akan keluar dari koalisi jika cawapres Anies bukan Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Mahfud menegaskan bahwa saat itu, dirinya tidak ingin mengganggu dinamika koalisi partai lain, terutama karena ancaman Partai Demokrat yang jika terealisasi bisa mengganggu peluang kemenangan Anies Baswedan. Jika Demokrat keluar dan dirinya menjadi cawapres, Anies dan dirinya tetap tidak bisa maju dalam Pilpres 2024 karena Partai NasDem dan PKS, yang menjadi bagian dari koalisi, tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
“Karena kalau saya nanti bersedia jadi wapresnya Anies, itu nanti Anies enggak bisa jadi calon. Karena Demokrat keluar. Jadi, saya akan mengamankan agar Anies tetap jadi calon,” ungkap Mahfud.
Mahfud menambahkan bahwa tawaran tersebut bukanlah isapan jempol belaka, mengingat Partai Demokrat memang keluar dari koalisi setelah Anies dipasangkan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Namun, berbeda dengan situasi tersebut, Anies masih bisa maju karena PKB memiliki cukup perolehan kursi di DPR untuk mencalonkan mereka.
Belakangan, Mahfud menerima tawaran menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Ganjar Pranowo, menurut Mahfud, memiliki cukup kursi untuk mengusung capres dan cawapres, sehingga jika ada partai yang keluar dari koalisi mereka, itu tidak akan menjadi masalah.
Dengan keputusannya tersebut, Mahfud menunjukkan komitmennya untuk tetap mengamati dan menghormati dinamika politik yang ada dalam rangka memastikan jalannya proses demokrasi yang sehat dan berintegritas. Hal ini juga mencerminkan peranannya sebagai seorang profesional yang tidak terikat oleh kepentingan partai, tetapi lebih pada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara. (*/)
(RRY)
