Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, telah memunculkan perhatian publik setelah bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa Sri Mulyani dan Megawati membahas kondisi bangsa Indonesia saat ini.
Namun, Hasto menolak untuk mengungkapkan apakah pembicaraan tersebut juga membahas rencana pengunduran diri Sri Mulyani dari kabinet Presiden Joko Widodo atau tidak. Yang bisa diungkapkan oleh Hasto adalah bahwa pembicaraan terkait upaya politisasi bansos dalam Pemilu 2024 menjadi salah satu topik yang dibahas.
Hasto menyampaikan kekhawatirannya terhadap politisasi bansos yang bertujuan untuk mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024. Ia menekankan bahwa politisasi bansos untuk kepentingan elektoral merupakan pelanggaran serius, terutama jika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan politik tertentu.
BACA JUGA: Menteri Keuangan Sri Mulyani Bahas Student Loan sebagai Solusi Pinjaman Pendidikan
Pertemuan antara Sri Mulyani dan Megawati dilakukan secara rutin karena keduanya merupakan Dewan Pengarah di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Isu pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan telah menjadi sorotan. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh Ekonom Senior Faisal Basri dan disebut-sebut berkaitan dengan kekecewaan terhadap aksi pembagian bansos yang dianggap tidak tepat menjelang Pilpres 2024.
Meskipun kabar tersebut mengemuka, Sri Mulyani sendiri tidak secara langsung mengonfirmasi atau membantahnya. Ia menyatakan bahwa selama ini fokus pada pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan.
Spekulasi mengenai mundurnya Sri Mulyani kembali memperoleh perhatian setelah pertemuan dadakan antara Sri Mulyani dan Presiden Jokowi pada Jumat (2/2). Namun, Istana menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak terkait dengan isu pengunduran diri Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju.
Sri Mulyani tetap mempertahankan sikapnya yang netral dalam mengomentari isu-isu tersebut, sementara publik terus mengawasi perkembangan situasi politik dan ekonomi yang berkaitan dengan peranannya sebagai Menteri Keuangan Indonesia. (*/)
(RRY)