Dinamika politik merupakan bagian integral dari kehidupan sebuah negara yang demokratis. Setiap kritik dan masukan yang disampaikan oleh warga negara, termasuk civitas akademika dari berbagai universitas, merupakan cermin dari kebebasan berpendapat dan partisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, yang baru-baru ini menyatakan bahwa kritik yang dilontarkan adalah bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, UEA, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya pemerintah untuk memperhatikan setiap aspek dinamika politik. “Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” ujar Ma’ruf.
Terkait dengan kritik yang disampaikan oleh kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, Ma’ruf berharap bahwa kritik ini akan menjadi bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia. Ia mengungkapkan harapannya bahwa kritik tersebut hanya akan sebatas pernyataan yang bisa diselesaikan secara konstruktif.
Namun demikian, Wapres juga menegaskan bahwa pemerintah harus siap menghadapi kritik dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang sesuai. “Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ungkapnya.
BACA JUGA: Ma’ruf Amin Hadiri Ulang Tahun PDIP: Sinyal Dukungan atau Bukan?
Dalam konteks persiapan Pemilu 2024, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa dirinya belum menerima panggilan untuk mencoblos di tempat yang mana. Hal ini mengisyaratkan bahwa partisipasi politiknya akan tergantung pada panggilan resmi yang diterimanya. “Pokoknya, saya sesuai panggilan saja. Siapa yang manggil, saya datang, saya nyoblos,” tambahnya.
Kritik yang dilontarkan oleh civitas akademika dari puluhan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia dan menyerukan agar Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil. Gerakan ini dimulai dari ‘Petisi Bulaksumur’ yang disampaikan oleh para guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan lambat laun menyebar ke kampus-kampus di seluruh Indonesia.
Para akademisi secara umum mengingatkan pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk bertindak sesuai dengan koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024. Kritik ini bukanlah tanda ketidaksetiaan terhadap pemerintah, namun merupakan upaya konstruktif untuk memperbaiki dan memperkuat proses demokrasi di Indonesia.
Dengan demikian, sikap terbuka dan responsif dari pemerintah terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi, adalah kunci untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia. Semoga setiap kritik dan masukan dapat dijadikan sebagai momentum untuk perbaikan yang berkelanjutan demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. (*/)
(RRY)
