Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Indonesia telah mengungkapkan adanya 21.947 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi rawan pada hari pencoblosan Pemilu 2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa TPS-TPS tersebut terletak berdekatan dengan rumah atau posko pemenangan peserta Pemilu.
Bagja, salah seorang perwakilan Bawaslu, menyatakan keprihatinan terhadap situasi ini di kantornya, Jakarta, pada hari Minggu, 11 Februari. Ia menjelaskan bahwa TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan pasangan calon (paslon) dapat menjadi sumber potensi kecurangan, termasuk praktik mobilisasi pemilih yang tidak sah pada hari pencoblosan.
Menurut Bagja, suasana di TPS seharusnya tidak boleh terganggu oleh ajakan atau kampanye apapun, baik pada masa tenang maupun pada hari pemungutan suara. Kehadiran posko pemenangan yang terlalu dekat dengan TPS dapat mengganggu jalannya proses pemungutan suara.
Lebih lanjut, Bagja menyatakan perlunya antisipasi dan pengawasan ketat terhadap TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan peserta Pemilu. Bawaslu berkomitmen untuk menerapkan strategi pencegahan yang meliputi patroli kewilayahan, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pemantau pemilu, pengawasan partisipatif, serta penyediaan posko pengaduan masyarakat.
BACA JUGA: Meskipun Ketua KPU Langgar Etik, Gibran Tetap Melaju
Bagja juga mengungkapkan beberapa rekomendasi dari Bawaslu terkait pemetaan kerawanan, seperti meningkatkan kewaspadaan pengawas terhadap potensi kerawanan dan memastikan distribusi logistik Pemilu dilakukan secara tepat waktu.
“Kami akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya, untuk mencegah berbagai potensi gangguan yang mungkin terjadi di TPS. Ini mencakup gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, serta gangguan listrik dan jaringan internet,” ungkapnya.
Bawaslu juga menegaskan pentingnya melaksanakan distribusi logistik secara tepat waktu, menyediakan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai aturan, serta memprioritaskan kelompok rentan dalam proses Pemilu, termasuk mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih dengan akurat.
Dengan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang ketat, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan, serta mencerminkan kehendak rakyat Indonesia secara demokratis. (*/)
(RRY)
