Sejumlah guru besar dari Universitas Indonesia (UI) menegur Presiden Joko Widodo mengenai politik gentong babi atau yang dikenal dengan istilah pork barrel politics, melalui penyaluran bantuan sosial (bansos). Teguran tersebut menjadi salah satu poin evaluasi para akademisi se-Jabodetabek dalam Seruan Salemba, di mana mereka mengingatkan Jokowi tentang beberapa penyimpangan kekuasaan yang terjadi.
“Instrumentalisasi bantuan sosial, pork barrel politics, dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan,” kata Guru Besar UI, Valina Singka Subekti, di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, pada Kamis (14/3).
Para akademisi menegaskan bahwa Presiden Jokowi seharusnya menghapus kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja di segala bidang. Hal tersebut juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penduduk usia muda.
BACA JUGA: Guru Besar Ramai-Ramai Kawal MKMK, Desak Anwar Usman Disanksi Berat
Seruan Salemba juga mengkritik pembiaran terhadap berbagai intimidasi atas pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Mereka berpendapat tindakan mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi.
“Seperti yang menimpa para guru besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah usai menyatakan sikapnya,” ucap Valina.
Guru Besar UI lainnya, Sulistyowati Irianto, juga menyinggung kewajiban konstitusional Presiden Jokowi untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan.
“Dalam praktiknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum, politisasi yudisial, yang makin meruntuhkan demokrasi. Diubahnya pelbagai aturan dan kebijakan melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat,” ujar Sulistyowati.
Kritik serupa juga pernah diutarakan oleh para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Melalui Petisi Bulaksumur, mereka mengkritik Presiden Jokowi atas berbagai penyalahgunaan kekuasaan selama menjabat presiden, termasuk pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan, serta pernyataan kontradiktif Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” ucap Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, DIY, pada Rabu (31/1). (*/)
(RRY)
