Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan, mengungkap alasan di balik adegan penganiayaan terhadap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang direkam oleh sejumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam pernyataannya, Izak Pangemanan membantah bahwa prajurit tersebut merekam adegan tersebut untuk mengirimkannya ke atasan mereka. Sebaliknya, ia mengklaim bahwa perekaman dilakukan sekadar karena iseng belaka.
“Tidak-tidak, mereka iseng saja merekam sendiri adegan penganiayaan tersebut,” kata Izak di Subden Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Izak juga mengekspresikan rasa kemarahannya ketika mengetahui tindakan kekerasan tersebut viral di media sosial. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sebagai Pangdam, ia tidak membenarkan praktik kekerasan seperti itu, terutama jika dilakukan untuk mencari keterangan.
“Saya sebagai Pangdam tidak membenarkan ada tindakan kekerasan di Papua. Saya berusaha untuk membangun penyelesaian konflik permasalahan-permasalahan di Papua dengan pendekatan-pendekatan humanis dengan mengedepankan kearifan lokal,” jelasnya.
BACA JUGA: Resmi! Prabowo Dapatkan Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi
Meskipun demikian, Izak berharap masyarakat tidak meragukan proses peradilan militer terhadap sejumlah anggota TNI yang diduga terlibat dalam kekerasan tersebut. Ia bahkan mempersilakan masyarakat untuk hadir langsung menyaksikan proses peradilan tersebut.
“Enggak usah diragukan, silakan hadir dalam persidangan,” ujar Izak.
Sebelumnya, 13 prajurit TNI dari Yonif 300 Raider yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap anggota KKB di Papua Tengah telah ditahan. Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Kristomei Sianturi mengungkapkan bahwa mereka ditahan di fasilitas tahanan militer dengan pengamanan maksimal dan akan segera ditetapkan sebagai tersangka.
Pangdam XVII/Cenderawasih menegaskan komitmennya dalam menangani kasus kekerasan tersebut secara adil dan transparan. Ia memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sambil menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam setiap langkah penyelesaian konflik di Papua. (*/)
(RRY)
