Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024). Kementerian PUPR selama 5 tahun berturut-turut, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Acara turut dihadiri Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, Puan Maharani, Ketua BPK RI, Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan Ketua DPRD) di seluruh Indonesia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.
Menurut Jokowi, ekonomi global sekarang ini pada posisi melambat serta politik global yang tidak menentu. Kendati demikian, kita patut bersyukur kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih sangat stabil.
Oleh karena itu, Jokowi berpesan reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Selain itu juga melanjutkan sinkronisasi regulasi, melanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono turut menyampaikan apresiasi atas tata kelola pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada beberapa tahun terakhir yang dinilai sangat transparan dan profesional.
Kementerian PUPR berhasil mempertahankan opini WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Dengan capaian Kementerian PUPR atas Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2023 tersebut, ke depan Kementerian PUPR akan terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
Turut mendampingi Basuki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR , Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal, T. Iskandar dan Kepala Biro Keuangan, Budhi Setyawan. (Redaksi)
