Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai akan memastikan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak menabrak koridor HAM. Pigai menyampaikan ini dalam Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Pigai mengatakan, Kami adalah pembangunan, maka kami mendorong akselerasi mulai dari program sampai dengan pelaksanaan, kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM.
Pigai juga menjelaskan Kementerian HAM dan Komisi Nasional (Komnas) HAM mempunyai tugas berbeda. Komnas HAM disebut mengawasi pembangunan HAM. Sedangkan, Kementerian HAM melaksanakan pembangunan fisik dan nonfisik.
Lebih lanjut, ia menambahkan kementerian tidak akan bisa melakukan peradilan kasus meski memang menerima aduan-aduan pelanggaran HAM, Karena hal ini juga salah satu contoh yang membedakannya dengan Komnas HAM.
Dalam kesempatan ini, Pigai menyampaikan, Kementerian HAM tidak punya program 100 hari. Dia tidak ingin kementeriannya hanya fokus mengejar target selama 100 hari kerja, karena itu menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya.
(Muhammad Nuzul Ramadhan-Redaksi)
