Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Adies Kadir mengklaim bahwa lembaganya terkena efisiensi anggaran. Ia mengatakan, semua lembaga terkena efisiensi tersebut, termasuk DPR. Namun, Adies mengaku tidak mengingat besaran efisiensi anggaran yang diterapkan di DPR RI.
Ia juga menyebutkan bahwa salah satu dampak dari efisiensi tersebut adalah dipangkasnya biaya perjalanan dinas. Politikus Partai Golkar ini menyatakan bahwa DPR tidak mendapatkan tambahan anggaran.
Tidak semua kementerian/lembaga mengalami efisiensi sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengenai daftar belanja yang harus dikurangi.
Salah satu yang tidak terkena pemangkasan adalah DPR, dengan pagu anggaran tetap sebesar Rp 6,6 triliun pada tahun 2025. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang mengalami efisiensi sebesar Rp 511 miliar dari total anggaran Rp 1,3 triliun.
Rafa Natha – Redaksi
