Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, memberikan nomor khusus bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan terkait BBM. Langkah ini diambil setelah beberapa pejabat Pertamina tersangkut kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.
Sebagai bentuk keterbukaan, Simon meminta masyarakat untuk menyampaikan laporan jika menemukan praktik kecurangan di SPBU Pertamina. Selain call center resmi di nomor 135, Simon juga menyediakan nomor pribadinya agar masyarakat lebih mudah melaporkan dugaan penyimpangan. Saat ini, pelaporan dapat dilakukan melalui SMS, namun ke depannya akan disiapkan agar nomor tersebut juga dapat menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp.
Simon menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen untuk melakukan perbaikan setelah ramainya kasus dugaan korupsi ini. Umpan balik dari masyarakat akan menjadi bagian dari upaya peningkatan tata kelola perusahaan. Jika ditemukan kejanggalan, baik terkait kualitas BBM maupun praktik yang tidak sesuai di lapangan, masyarakat diharapkan segera melapor agar dapat segera ditindaklanjuti.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan enam pejabat Pertamina sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Salah satu tersangka adalah Riva Siahaan dari PT Pertamina Patra Niaga. Mereka ditahan atas dugaan keterlibatan dalam permainan kotor dalam impor BBM selama periode 2018-2023.
Dalam penyelidikan, ditemukan indikasi adanya pengkondisian dalam Rapat Optimasi Hilir (OH) yang menyebabkan produksi kilang dalam negeri tidak terserap sepenuhnya. Hal ini membuat kebutuhan BBM harus dipenuhi melalui impor. Selain itu, terdapat dugaan persekongkolan dalam proses pengadaan minyak mentah dan produk kilang, di mana pemenang tender telah ditentukan sebelumnya tetapi dibuat seolah-olah sesuai prosedur.
Riva Siahaan juga diduga mengubah spesifikasi minyak impor dengan cara membeli BBM jenis RON 90 (Pertalite) tetapi membayar dengan harga RON 92 (Pertamax).
Andhika Rakatama – Redaksi
