Kasus pengurangan isi minyak goreng pada produk Minyakita yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sangat memprihatinkan, terutama di tengah upaya pemerintah untuk menyediakan minyak goreng murah bagi masyarakat. Faktor utama terjadinya kecurangan ini adalah kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO), bahan baku minyak goreng, yang melonjak dalam beberapa bulan terakhir, serta tindakan oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Kenaikan harga CPO menyebabkan produsen Minyakita memilih untuk mengurangi volume kemasan atau menaikkan harga di atas HET. Selain itu, rantai distribusi produk Minyakita juga panjang dan tidak efisien. Ketika pengawasan negara lemah, celah ini dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Praktik ini semakin memburuk akibat lemahnya penegakan hukum. Produksi Minyakita yang beroperasi tanpa izin edar atau sertifikasi SNI menjadi bukti nyata dari kurangnya pengawasan pemerintah. Ketidakhadiran negara dalam mengawasi rantai pasok minyak goreng untuk masyarakat menjadi faktor utama terjadinya kecurangan ini.
Masalah Minyakita mencerminkan kelemahan dalam tata kelola pangan nasional. Seharusnya, Minyakita berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk memastikan akses rakyat kecil terhadap minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau. Namun, desain distribusi yang kompleks dan tidak efisien, serta pengendalian oleh pihak swasta yang tidak selalu berpihak kepada rakyat, menjadi kendala serius. Kebijakan yang tidak didasarkan pada data distribusi riil menyulitkan pengawasan, sementara minimnya integrasi sistem informasi logistik membuat distribusi tidak transparan.
Pemerintah gagal memastikan Minyakita sampai ke sasaran yang tepat, dan kebijakan penetapan HET yang kaku tidak mempertimbangkan kenaikan biaya bahan baku, memaksa produsen untuk “menyelamatkan bisnis” dengan mengorbankan konsumen. Selain itu, ketimpangan dalam tata kelola produksi terlihat dari dominasi perusahaan besar yang abai terhadap tanggung jawab sosial, sementara pelaku kecil yang dapat berkontribusi melalui koperasi tidak diberdayakan secara optimal. Ini menunjukkan adanya ketimpangan sistemik yang perlu diperbaiki.
Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap kasus Minyakita. Tidak cukup hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus melakukan perombakan besar-besaran dalam tata kelola produksi dan distribusi minyak goreng rakyat. Negara harus berpihak penuh pada masyarakat, terutama kelompok miskin yang sangat bergantung pada minyak goreng murah.
Pemerintah perlu segera mengevaluasi HET Minyakita. Jika harga bahan baku meningkat, HET harus disesuaikan agar tetap realistis, disertai skema subsidi langsung kepada konsumen dan pelaku usaha mikro, sehingga mereka tetap dapat membeli minyak goreng dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah harus memotong rantai distribusi yang panjang dan membuka saluran distribusi resmi yang dikontrol negara, seperti Bulog dan koperasi. Sistem distribusi harus berbasis teknologi dengan digitalisasi logistik dan pelacakan stok secara real-time untuk memastikan transparansi aliran barang dan harga.
Penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi terhadap produsen atau distributor yang melanggar HET. Satgas Pangan perlu diberikan kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan yang ketat. Selain itu, pemerintah harus memperkuat kapasitas produksi Minyakita melalui koperasi dan UMKM untuk mencegah monopoli oleh perusahaan besar. Terakhir, kanal pengaduan publik yang responsif harus dibuka agar masyarakat dapat melaporkan praktik kecurangan dengan mudah, dan informasi harga serta volume Minyakita harus transparan dan dapat diakses oleh publik.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera bertindak untuk mencegah dampak yang lebih buruk, tidak hanya dalam bentuk kerugian ekonomi, tetapi juga dalam hal kerusakan kepercayaan publik terhadap negara. Pembenahan Minyakita menjadi ujian nyata bagi keberpihakan negara terhadap rakyatnya.
Rifkah Kusmita Juniati – Redaksi
