Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, membahas Raperda Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, melanjutkan kesepakatan KUA dan PPAS. Salah satu program utama adalah sekolah swasta gratis, yang akan diuji coba di 40 sekolah percontohan dengan regulasi yang sedang disusun. Kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Untuk mengatasi kemacetan dan mengelola transportasi, Pemprov DKI mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), menyediakan transportasi massal, dan mendorong park and ride. Layanan transportasi laut
antarpulau, terutama di Kepulauan Seribu, juga diperkuat dengan lintasan kapal feeder, layanan kapal pariwisata, dan penambahan armada.
Dalam penanggulangan banjir, Pemprov DKI meningkatkan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah, berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk normalisasi, serta melakukan pengurasan dan pengerukan sedimen. Penanganan banjir rob di pesisir dilanjutkan dengan pembangunan tanggul pantai Fase A proyek NCICD, serta pembangunan waduk, situ, dan embung.
Terkait pendapatan dan belanja daerah, Pemprov DKI menargetkan secara realistis dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Belanja dialokasikan untuk pembangunan sekolah, layanan kesehatan, pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah, penanganan stunting, dan pelestarian budaya Betawi. Penyertaan Modal Daerah (PMD) dipastikan memberikan manfaat ekonomi serta mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan BUMD.
( Zahra Rahmanda Oktafiani – Redaksi )
