Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk tahun 2026. Usul ini disampaikan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Taruna mengatakan, Dengan konteks seperti itu, saya mengira total anggaran kami bisa menjadi prioritas presiden ditambah dengan intervensi dan sebagainya. Kalau mau aman, kami membutuhkan (tambahan) anggaran Rp2,6 triliun. Dia memerinci, tambahan anggaran itu digunakan untuk sejumlah program prioritas, mulai dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lainnya, hingga pengentasan Tuberculosis (TBC).
Adapun untuk program prioritas Presiden, Taruna mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp838 miliar. Sementara itu, pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dengan kegiatan teknis pengawasan obat dan makanan sebesar Rp1,6 triliun, dan dukungan manajemen sebesar Rp192 miliar. Secara total, seluruh tambahan anggaran untuk ketiga pos itu mencapai Rp2,6 triliun.
Sementara itu, penyelenggaraan program Keluarga Harapan Rp 6,4 miliar, penyelenggaraan digitalisasi pendidikan Rp 12 miliar, swasembada pangan Rp 22 miliar, dan penuntasan TBC Rp 61 miliar.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
