Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG demi memperluas akses layanan gizi masyarakat. Hingga Senin 8 September, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan sudah ada 7.477 SPPG operasional yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.
Jumlah ini menjadi bagian penting dari target nasional 31.000 SPPG hingga akhir 2025. Selain yang sudah aktif, terdapat 11.754 SPPG dalam proses pengajuan melalui portal mitra.bgn.go.id. Dengan begitu, total pendaftar yang tercatat sudah mencapai 29.501 unit. Dadan memaparkan perkembangan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dadan mengatakan, Saya ingin menyampaikan kemajuan yang sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sampai sekarang, ketika kami membuat persentase ini tadi malam, jumlah SPPG yang sudah operasional ada 7.453 dan SPPG dalam proses pengajuan itu adalah 11.754. Siang (Senin) ini, sebetulnya SPPG-nya sudah bertambah menjadi 7.477 dan ini sudah tersebar di 38 provinsi, kemudian di 509 kabupaten, dan di 7.022 kecamatan.
Meski angka capaian terus bertambah, masih terdapat lima kabupaten yang belum memiliki SPPG, baik operasional maupun yang sedang diajukan. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Sumba Tengah (NTT), Maibarat dan Tamraw (Papua Barat Daya), serta Mahakam Ulu (Kalimantan Timur).
Dadan menegaskan, BGN akan melakukan percepatan verifikasi agar target bulanan tetap tercapai. Ia mencontohkan, pada Juli 2025, target awal 1.994 unit mampu dilampaui menjadi 2.391 SPPG dengan penerima manfaat sekitar 7 juta orang. Sedangkan pada Agustus, target 7.000 berhasil dilewati dengan capaian 7.453 SPPG.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
