Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak terkait untuk segera mencari solusi dan alternatif pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar persoalan keracunan massal tak terjadi lagi. Ia mengusulkan agar pengelolaan MBG diberikan kepada pihak sekolah atau komite untuk menyediakan menu MBG, yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa.
Yahya mengatakan, penunjukan sekolah sebagai penyedia makan gratis dapat lebih menjamin kualitas dan menjaga kesegaran makanan untuk para siswa. Diketahui, sejak Januari hingga September 2025, terdapat sekitar 5.626 kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi. Keracunan MBG terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengan. Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Bau Bau, Sulawesi Tenggara.
Selain masalah keracunan, pihaknya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), di mana anggaran MBG hingga September hanya terserap Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp71 triliun. Padahal, klaim pelaksanaan MBG telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta orang.
Yahya meminta BGN untuk segera mencari alternatif pengelolaan MBG agar target dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat segera tercapai. Ia juga menyarankan agar BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
