Program Makan Bergizi Gratis terus menjadi perhatian publik. Badan Gizi Nasional menegaskan, transparansi merupakan prinsip pokok dalam pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa. Sejak digulirkan, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau jutaan siswa di berbagai daerah.
Badan Gizi Nasional menyebut setiap langkah program dilakukan secara terbuka, mulai dari pendataan distribusi hingga penanganan laporan. Program ini dipandang strategis untuk menekan angka stunting dan memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia ke depan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyampaikan setiap tahapan untuk menyatakan apakah SPPG layak berdiri untuk melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbuka dan dapat dilihat oleh mitra yang mendaftar maupun petugas verifikatur.
“Semua mitra tahu prosesnya karena langsung terlihat. Sebagai contoh, di dalam pengajuan yang diverifikasi pertama itu alamat. Di sistem sudah tertera, kalau disetujui warna hijau, ditolak warna merah, ketika alamat disetujui ya berarti enggak ada masalah, ketika ditolak maka verifikatur itu akan memberi keterangan mengapa ditolak,” katanya.
Sony menjelaskan bahwa tahap kedua verifikasi mencakup pengecekan status lahan, baik milik pribadi maupun sewa. Untuk lahan pribadi, pemilik wajib menunjukkan sertifikat tanah, sedangkan untuk lahan sewa harus melampirkan dokumen perjanjian sewa. Tahap ketiga adalah proses persiapan pembangunan, yang selama ini seringkali terjadi salah paham oleh mitra. Sebagian besar mitra belum memahami bahwa ketika membangun SPPG, mereka harus menyertakan foto dan video ketika mengisi kelengkapan dapur.
Sony menyampaikan, progres akan dianggap mencapai 90 persen apabila 47 tenaga kerja sudah direkrut dan diperiksa kesehatannya. Mitra wajib memasukkan daftar nama 47 tenaga kerja tersebut beserta bukti pemeriksaan kesehatan yang memastikan bahwa mereka sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit menular. Rekrutmen tenaga kerja dilakukan terpusat oleh BGN, dengan prioritas bagi warga lokal dari kelompok desil 1 dan 2 (miskin hingga miskin ekstrem). Kepala SPPG tidak diperkenankan membawa orang pilihannya sendiri.
Selain itu BGN juga berkolaborasi dengan sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk memastikan setiap masukan dapat menjadi bahan evaluasi. Komitmen ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan serta menjamin manfaat program terus dirasakan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
