Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menyalurkan subsidi pupuk langsung ke tangan petani tanpa melalui perantara distribusi yang berbelit. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pidato dalam Musyawarah Nasional Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Senin (29/9) kemarin.
Prabowo mengungkapkan, selama ini rantai distribusi pupuk terlalu panjang dengan banyak regulasi yang justru menghambat akses petani. Akibatnya, pupuk kerap tidak sampai ke petani yang membutuhkan. “Saudara-saudara sekalian, sekarang pupuk sampai ke petani tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tandatangan itu, habis itu pupuk menghilang entah ke mana. Saya hapus semua itu. Dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi negara maka pupuk itu harus langsung ke petani, jangan terlalu banyak perantara,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa praktik distribusi selama ini sering sarat kepentingan politik lokal dan keluarga pejabat daerah. Prabowo menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan hal itu merugikan rakyat. “Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia saya tahu distributor itu. Saya tahu itu ponakan bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf ya, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia. Habis itu sudahlah, kita sudah tahu kan kalau bupati nanti yang harus tanda tangan nanti dia cek, kecamatan itu nggak milik gua, nggak deh pupuknya kurangi aja, kasih yang milik gua. Ini yang nggak benar saudara-saudara,” tambahnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinannya tidak akan gentar dalam menegakkan konstitusi dan hukum demi melindungi kepentingan rakyat. “Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia itu bodoh, lemah dan bisa dibeli, kalau ada yang anggap itu terus, saya akan terus buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan ragu-ragu menegakan kebenaran dan keadilan,” tutup Prabowo.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
