Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan arah kebijakan untuk merasionalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran. Hal ini disampaikannya dalam dialog di Forbes Global CEO Conference 2025. Prabowo menargetkan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi angka yang lebih rasional, kemungkinan antara 200 hingga 240, dan menjalankan BUMN tersebut dengan standar bisnis internasional.
Reformasi BUMN ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini dianggap masih rendah. Presiden telah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara—sebagai induk yang menaungi BUMN—agar perusahaan-perusahaan tersebut dijalankan dengan standar bisnis internasional. Selain itu, pemerintah telah mengubah regulasi untuk membuka peluang bagi profesional asing (ekspatriat) untuk memimpin BUMN Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti pentingnya para pemimpin politik untuk memahami ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data. Ia mengamati adanya keterputusan antara pelaku ekonomi dan pemimpin politik, di mana banyak pemimpin politik yang mungkin “takut dengan angka atau takut dengan bisnis.”
Oleh karena itu, menurut Presiden, kini menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin berkarier di politik untuk membekali diri dengan pemahaman yang mendalam mengenai bisnis dan ekonomi. Langkah rasionalisasi BUMN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi aset negara.
Zahra Rahmanda Oktafiani – Redaksi
