Badan Gizi Nasional resmi mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena tidak terserap penuh pada tahun anggaran 2025. Keputusan ini diambil di tengah upaya masif pemerintah merealisasikan Program Makan Bergizi Gratis yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Meski demikian, Kementerian Keuangan optimistis dengan peningkatan anggaran hingga Rp335 triliun untuk tahun 2026, menjadikan BGN sebagai lembaga dengan alokasi terbesar di kabinet. Pengembalian anggaran ini mencerminkan tantangan implementasi program ambisius MBG, yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan balita.
Badan Gizi Nasional (BGN) hanya mampu menyerap Rp99 triliun, dari total alokasi Rp71 triliun ditambah dana cadangan Rp100 triliun hingga akhir tahun. Sisanya, Rp70 triliun, dikembalikan karena dinilai berpotensi tidak terpakai, sebagaimana diungkapkan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam keterangan resminya.
“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis.
Hingga awal Oktober 2025, realisasi MBG baru mencapai 31,2 juta penerima manfaat, atau sekitar 37 persen dari target tahunan. Penyerapan anggaran pun masih rendah, yaitu di angka Rp20,6 triliun, setara 29 persen dari pagu Rp71 triliun. Program ini telah menyebar ke berbagai wilayah, termasuk 6,6 juta penerima di Sumatera, serta di Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya.
Dadan menegaskan bahwa program MBG memiliki kebutuhan operasional harian yang sangat besar, mencapai Rp1,2 triliun per hari — setara dengan anggaran tahunan beberapa kementerian lain.
“Dengan 82,9 juta penerima manfaat, setiap hari kami menyalurkan sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, jumlah ini mungkin cukup untuk setahun, tapi bagi kami, itu kebutuhan harian,” ujar Dadan.
Terkait pengembalian dana anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Rp70 triliun tersebut berasal dari dana cadangan yang belum benar-benar dialokasikan.
“Yang saya tahu, dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu, yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada,” kata Purbaya saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Purbaya menegaskan bahwa fokus utama adalah memaksimalkan penyerapan Rp71 triliun yang sudah dianggarkan. Ia berencana memantau perkembangannya hingga akhir Oktober untuk mendorong efisiensi lebih lanjut.
“Justru yang kita lihat itu yang disebut tadi, yang Rp71 triliun. Bukan yang dibalikin ya. Itu yang dianggarkan, ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti pemerataan distribusi program MBG yang kini menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatera dengan 6,6 juta penerima manfaat, serta wilayah Jawa dan Kalimantan.
Pemerintah juga menegaskan komitmen kuat terhadap keberlanjutan program MBG di tahun depan. Anggaran BGN naik signifikan menjadi Rp268 triliun, ditambah cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp335 triliun.
Peningkatan anggaran tersebut diharapkan memperluas cakupan program sekaligus memperkuat fokus pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
