Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi. Dalam satu tahun pertama pemerintahannya, sebanyak Rp306 triliun anggaran negara yang dinilai rawan korupsi berhasil dialihkan ke berbagai program pro-rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinannya. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan uang negara benar-benar kembali kepada rakyat, bukan berhenti di jalur birokrasi.
Prabowo menjelaskan bahwa strategi pengalihan anggaran ini adalah bagian dari reformasi menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan publik. Ia menegaskan tidak akan ada lagi kasus korupsi yang dibiarkan tanpa penyelidikan dan menekankan prinsip “no more untouchable”.
Dalam arahannya, Prabowo memuji aparat penegak hukum yang tegas menindak berbagai kasus penyelewengan anggaran, penyelundupan sumber daya alam, hingga korupsi besar yang berpotensi merugikan negara hingga Rp1.000 triliun. Menurutnya, capaian tersebut membuktikan keberanian dan dedikasi aparat dalam menegakkan keadilan.
Lebih jauh, Prabowo menilai pemberantasan korupsi harus disertai reformasi sistem dan peningkatan kesejahteraan aparat agar tidak mudah tergoda praktik suap. Ia mencontohkan langkah pemerintah menaikkan gaji hakim tingkat terendah hingga 280 persen untuk memperkuat integritas lembaga peradilan.
Presiden menegaskan bahwa hakim tidak boleh bisa dibeli oleh siapa pun, dan keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi. Dalam konteks ini, ia melihat peningkatan kesejahteraan sebagai bagian integral dari upaya menjaga martabat penegak hukum dan keberlanjutan sistem antikorupsi.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa hasil penghematan dan penyelamatan anggaran kini digunakan untuk mendanai berbagai program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, serta penguatan infrastruktur desa dan pertanian. Ia menyoroti bahwa dana Rp13 triliun yang dikembalikan Kejaksaan kepada negara akan diarahkan untuk memperkuat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), guna mendukung pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Filosofinya sederhana: uang rakyat harus kembali ke rakyat. Dengan integritas, sistem transparan, dan keberanian moral, Prabowo yakin setiap rupiah uang negara akan berubah menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Alexander Jason – Redaksi
