Australia dan Indonesia melalui Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana (SIAP SIAGA), Pemerintah Provinsi Bali, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meluncurkan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanggulangan Bencana. Pembentukan unit ini bertujuan memastikan bahwa penanganan bencana di Bali mengintegrasikan penyandang disabilitas sebagai mitra kunci yang wawasan dan pengalamannya penting untuk menciptakan masyarakat yang tangguh.
Unit Layanan Disabilitas akan mengintegrasikan inklusi disabilitas ke dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari perencanaan, kesiapsiagaan, hingga penanganan dan pemulihan, sehingga menjamin pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis hak di semua tingkatan.
Pelaksana Tugas Wakil Konsul Jenderal Australia di Bali, Sophie Hanemaayer, menyambut baik peluncuran Unit Layanan Disabilitas ini. Ia menekankan bahwa unit tersebut memastikan inklusi disabilitas, yang memungkinkan komunitas penyandang disabilitas berperan aktif dalam mitigasi bencana.
Pembentukan unit ini selaras dengan lima pilar utama penanganan bencana inklusif yang diupayakan oleh Pemerintah Bali, yaitu data yang terpilah, aksesibilitas, partisipasi yang bermakna, pengembangan kapasitas, dan perlindungan. Pilar-pilar ini memastikan bahwa perencanaan bencana mencerminkan beragam kebutuhan dan mengintegrasikan aspek perlindungan ke dalam anggaran, operasional, dan pengawasan.
Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra, menyatakan bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas mencerminkan komitmen teguh Provinsi Bali untuk membangun manajemen bencana yang inklusif.
”Ketika penyandang disabilitas menjadi penentu strategi, rencana kami menjadi lebih efektif, berbelas kasih, dan mencerminkan beragam kebutuhan dalam komunitas kami. Dengan mengutamakan inklusi disabilitas, kami meningkatkan sistem penanganan bencana di Bali, dan memastikan akses yang berkeadilan terhadap informasi, respons, dan keselamatan
Melalui komponen keterlibatan publik, upaya ini diharapkan dapat menyoroti bagaimana penanganan bencana yang inklusif secara keseluruhan meningkatkan taraf kehidupan seluruh penduduk Bali. Hal ini dilakukan dengan membangun komunitas yang lebih aman dan saling terhubung, yang siap merespons dengan cepat dan efektif di masa krisis, sehingga menjamin tidak ada seorang pun yang tertinggal ketika bencana melanda.
Khofifah Alawiyah – Redaksi
