Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, merespons viral pernyataan DPR yang menyebut program makan bergizi gratis tak memerlukan ahli gizi. Ia menjelaskan, profesi tenaga gizi yang menjadi tonggak utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tersebut minimal bergelar sarjana.
Dadan menegaskan, sikap BGN tentang ahli gizi di SPPG tegas yakni menetapkan standar menu nasional yang menentukan kualitas MBG bagi penerima manfaat.
“Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu, di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi, kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya,” kata dia.
Sebelumnya, viral video yang menunjukkan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menuding penanya dalam sebuah forum dengan sebutan arogan dan menyebut program MBG tak memerlukan ahli gizi.
Hal itu Cucun sampaikan dalam Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang digelar beberapa waktu lalu. Setelah viral dan dikritik banyak pihak termasuk di media social, Cucun pun buka suara dan menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannanya tersebut.
“Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan terkait tuntutan aspirasi sempat menjadi konsumsi publik dan dianggap menyinggung profesi ahli gizi,” kata Cucun lewat akun Instagram Cucun_Centre, dikutip pada Senin (17/11).
Dalam unggahan itu, dia mengklaim tujuannya adalah untuk meluruskan kemungkinan-kemungkinan bila terjadi perubahan diksi yang dipakai untuk pemenuhan gizi program MBG. Kemudian dia menjelaskan usulan untuk mengubah diksi ‘ahli gizi’ di SPPG menjadi tim ‘quality control’ saat ini masih hanya wacana.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
