Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tanggal 13 November 2025, sebagaimana disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. Merujuk putusan tersebut, Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terkait implikasi keputusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaannya. Kajian ini dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Tim Pokja bertujuan memastikan implementasi putusan berjalan tepat dan sesuai hukum.
Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi merupakan bentuk kerja sama yang dimulai dari permintaan resmi kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional. Dalam konteks ini, Polri menarik kembali Pati yang sedang orientasi untuk penugasan di Kementerian UMKM, yakni Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, agar tetap berada dalam pembinaan karir di lingkungan Polri. Proses ini dilakukan sesuai surat Kapolri tanggal 20 November 2025. Langkah ini menunjukkan bagaimana penempatan personel tetap mempertimbangkan hukum dan kepentingan nasional.
Pokja juga mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri agar setiap langkah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian mencakup analisis mendalam terhadap prosedur penugasan di luar struktur organisasi Polri. Tim bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan setiap keputusan sejalan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan institusi. Pendekatan ini dirancang agar pelaksanaan putusan MK tidak menimbulkan kesalahpahaman atau multitafsir.
Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait akan terus dilakukan oleh Pokja. Komitmen Polri adalah menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap langkah diambil dengan memperhatikan aspek hukum, administrasi, dan pembinaan karir anggota. Upaya ini menegaskan sikap Polri yang menghormati putusan MK sekaligus menjaga integritas institusi.
Alexander Jason – Redaksi
