Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, meminta agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan secara seimbang untuk melindungi hak buruh sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. Pernyataan ini disampaikan menanggapi tuntutan kenaikan UMP yang muncul dari kalangan buruh maupun pengusaha.
Taufik menekankan perlunya pertimbangan antara kebutuhan buruh dan kemampuan pengusaha dalam menanggung biaya tambahan. Keseimbangan tersebut penting agar kenaikan UMP tidak menimbulkan gangguan ekonomi, seperti penutupan perusahaan atau hilangnya lapangan kerja.
Taufik menyoroti bahwa penetapan UMP tidak bisa hanya mempertimbangkan kebutuhan buruh, meskipun biaya hidup meningkat setiap tahunnya. Ia menegaskan pentingnya memastikan kesiapan pengusaha agar kenaikan UMP tidak menimbulkan dampak negatif bagi iklim usaha. Tanpa kesiapan tersebut, tambahan biaya sumber daya manusia bisa membebani perusahaan secara berlebihan. Oleh karena itu, pertimbangan ekonomi dan keberlangsungan usaha harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Selain itu, Taufik meminta transparansi dari pengusaha terkait kondisi perusahaan masing-masing. Hal ini bertujuan agar kebijakan penetapan UMP dilakukan secara adil dan berdasarkan fakta nyata. Informasi dari pengusaha diperlukan untuk menilai apakah kenaikan biaya SDM benar-benar dapat mengguncang operasional perusahaan. Dengan data yang akurat, pemerintah dan DPRD dapat menetapkan UMP yang seimbang bagi buruh dan pengusaha.
Taufik menekankan perlunya pendekatan yang holistik dalam menentukan UMP, dengan mempertimbangkan hak buruh, kemampuan pengusaha, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Keseimbangan ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Transparansi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait menjadi kunci agar kebijakan UMP berjalan efektif. Penetapan yang adil diharapkan dapat mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha di DKI Jakarta.
Alexander Jason – Redaksi
