Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten memprioritaskan wilayah selatan sebagai fokus kesiapsiagaan bencana, terutama daerah yang rawan longsor akibat kondisi geografis dan aktivitas tambang bawah tanah yang melemahkan struktur tanah.
BPBD Banten menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi mulai 15 Desember 2025 hingga awal Maret 2026. Penetapan status tersebut dilakukan menyusul meningkatnya potensi banjir dan tanah longsor seiring masuknya musim hujan di wilayah Banten.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Lutfi Mujahidin, mengatakan status siaga merujuk pada rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut Provinsi Banten diperkirakan mengalami musim hujan selama tiga bulan ke depan.
“Kita di Banten sudah masuk ke dalam zona siaga bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data dan regulasi yang ada, Provinsi Banten harus menetapkan status siaga bencana,” ujar Lutfi di Kota Serang, Selasa (16/12/2025).
Dengan ditetapkannya status siaga tersebut, seluruh unsur terkait, termasuk BPBD, TNI, Polri, dan Palang Merah Indonesia (PMI), diminta meningkatkan kesiapsiagaan guna mempercepat respons apabila terjadi bencana.
Upaya mitigasi difokuskan pada wilayah rawan, khususnya pada Banten bagian selatan yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana longsor dan banjir. Daerah seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang dinilai rentan karena kondisi geografis berupa perbukitan yang diperparah dengan keberadaan tambang ilegal.
“Pada peta rawan bencana kami, daerah Citorek sudah masuk kategori zona merah,” kata Lutfi.
Lutfi menjelaskan, aktivitas penambangan bawah tanah menyebabkan struktur tanah menjadi rapuh atau kopong. Ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi, kondisi tersebut berpotensi besar memicu longsor. Menurutnya, penutupan tambang ilegal menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Banten dalam menekan risiko bencana.
Sementara itu, potensi banjir juga diperkirakan mengancam wilayah Tangerang Raya, Kota Serang, dan sekitarnya. BPBD Banten terus memperkuat pemantauan serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berjalan efektif.
Akbari Danico – Redaksi
