Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bencana di Sumatera menjadi pengingat keras bagi negara untuk bersikap tegas dalam mengelola sumber daya nasional. Dalam penutupan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, ia menilai kelemahan tata kelola masih membuka ruang bagi kebocoran ekonomi dan kerusakan lingkungan. Praktik ilegal seperti pembalakan hutan, pertambangan tanpa izin, dan penyelundupan disebut sebagai ancaman nyata. Menurut Presiden, disiplin negara adalah kunci mencegah kerugian yang terus berulang.
Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh setengah hati dan harus menyasar siapa pun yang terlibat. Ia meminta Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menindak tegas aparat yang melindungi kegiatan ilegal.
Presiden menilai pembiaran terhadap pelanggaran hukum sama dengan mengkhianati kepentingan rakyat. Negara, katanya, tidak boleh ragu menghadapi tantangan ini dengan sikap serius dan konsisten. Dalam arah kebijakan nasional, Presiden kembali menegaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pengelolaan ekonomi dan sumber daya. Ia mengingatkan bahwa korporasi dibutuhkan, tetapi tidak boleh mengatur atau mengalahkan negara.
Prabowo menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut, menurutnya, harus menjadi kompas setiap kebijakan pemerintah. Sebagai langkah konkret, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah mencabut dan menguasai kembali jutaan hektare lahan konsesi bermasalah.
Ia juga memastikan tidak ada izin baru maupun perpanjangan izin di sektor kehutanan dan pertambangan pada tahun berjalan. Konsesi yang disalahgunakan dan keuntungannya tidak dinikmati di dalam negeri dinilai merugikan kepentingan nasional.
Menutup arahannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa bergotong royong serta menyampaikan apresiasi kepada para petugas yang bekerja di lapangan demi melindungi rakyat.
Alexander Jason – Redaksi
