Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan bencana alam di Indonesia harus dianggap sebagai sebuah perintah operasi, bukan sekadar urusan administratif yang kaku. Dalam Sidang Kabinet di Istana Negara Senin(15/12), Presiden menginstruksikan para pejabat pelaksana untuk bergerak secara otomatis dan cepat tanpa perlu menunggu birokrasi radiogram atau instruksi berjenjang yang terlalu lama.
Presiden kembali memperingatkan para pejabat agar tidak menjadikan lokasi musibah sebagai ajang “wisata bencana”. Ia menekankan bahwa kehadiran unsur pimpinan di lapangan harus didasari oleh niat tulus untuk memetakan kesulitan rakyat—seperti krisis air bersih dan kelangkaan BBM—dan segera mengambil tindakan nyata. Rakyat yang sedang berduka tidak boleh dijadikan objek tontonan atau latar belakang pencitraan.
Apresiasi tinggi diberikan kepada tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta dukungan operasional dari Pertamina, PLN, dan kementerian terkait. Presiden memuji solidaritas mereka sebagai satu tim yang solid dalam melakukan evakuasi dan distribusi bantuan hingga ke wilayah sulit dijangkau. Baginya, kecepatan bertindak dalam kondisi darurat adalah bukti dari pemerintahan yang responsif.
Menutup arahannya, Prabowo menepis segala narasi negatif yang menyebut negara tidak hadir. Dengan pengerahan puluhan ribu personel serta dukungan alutsista udara yang mampu menembus medan ekstrem di ketinggian 2.000 meter, ia menegaskan bahwa pemerintah hadir secara nyata. Presiden juga meminta semua pihak berhenti mencari kambing hitam dan fokus bekerja sama demi memulihkan kondisi masyarakat terdampak.
Zahra Rahmanda Oktafiani – Redaksi
