Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendukung pengembangan industri furnitur nasional. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran pengusaha yang dipimpin Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/12).
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya membahas berbagai opsi dukungan pembiayaan yang dapat diberikan pemerintah kepada pelaku industri furnitur, termasuk melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah, kata dia, akan memastikan kesiapan lembaga tersebut sebelum menyalurkan insentif tambahan.
“Kita akan lihat apakah LPEI sudah siap. Kalau sudah betul, tentu kita bisa menambah dukungan pembiayaan bagi industri furnitur,” ujar Purbaya.
Purbaya menjelaskan, aspirasi utama pelaku usaha adalah persoalan daya saing pembiayaan, terutama dibandingkan dengan Vietnam yang memiliki tingkat bunga lebih rendah. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kemampuan industri furnitur nasional dalam menjaga daya saing ekspor.
Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin juga menyampaikan sejumlah hambatan bisnis, termasuk tekanan impor di pasar domestik dan perlunya deregulasi untuk menjaga surplus perdagangan sektor furnitur dan elektronik.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menilai industri furnitur nasional masih tumbuh secara sehat, namun surplus perdagangannya terus menipis akibat meningkatnya impor. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema insentif atau kebijakan deregulasi yang tepat.
Selain itu, Anindya menyoroti tantangan eksternal berupa tarif impor Amerika Serikat sebesar 32 persen. Padahal, pasar AS menyerap sekitar 54 persen dari total ekspor mebel dan kerajinan Indonesia, sehingga kebijakan tersebut berpotensi memberi tekanan signifikan terhadap kinerja ekspor industri furnitur nasional.
Akbari Danico – Redaksi
