Pemerintah mendorong percepatan pembangunan hunian sementara atau huntara di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Langkah ini ditujukan untuk menampung warga yang rumahnya rusak dan masih bertahan di pengungsian. Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyatakan bahwa penanganan bencana telah memasuki fase transisi dari darurat menuju pemulihan. Pada tahap ini, ketersediaan huntara dipandang sebagai kebutuhan paling mendesak.
Raditya menjelaskan bahwa pembangunan huntara menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan. Di sejumlah lokasi, lahan masih memerlukan perataan dan pengerasan sebelum pembangunan dapat dilakukan. Meski demikian, BNPB menargetkan percepatan dengan estimasi waktu pembangunan satu unit huntara sekitar tiga hari. Pendekatan ini diharapkan dapat segera mengurangi beban para pengungsi.
Pembangunan huntara difokuskan pada tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, BNPB mengidentifikasi tiga lokasi potensial di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie, sebagai lahan pembangunan. Di Sumatera Utara, sebanyak 40 unit huntara telah mulai dibangun. Sementara itu, proses pembangunan di Sumatera Barat dinilai relatif berjalan lancar.
BNPB menargetkan kebutuhan huntara di Sumatera Barat dapat terpenuhi dalam waktu sekitar satu bulan. Target tersebut dianggap penting mengingat tingginya urgensi pemulihan bagi masyarakat terdampak. Selain opsi huntara, sebagian warga memilih langsung dibangunkan hunian tetap atau huntap. Ada pula korban bencana yang memilih menerima dana tunggu harian, seperti di wilayah Padangpanjang, Koto Tinggi, dan Mentawai.
Alexander Jason – Redaksi
