Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan pemerintah tidak akan menggantungkan kepentingan nasional Indonesia pada multilateralisme yang gagal merespons tantangan zaman. Ia mengungkapkan di berbagai meja perundingan global, relevansi organisasi internasional kini tengah dipertanyakan secara serius. Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Sugiono menyoroti arsitektur multilateral saat ini tengah tertinggal dari dinamika geopolitik dan ekonomi yang bergerak cepat. Namun, Indonesia memilih tetap berada di dalam sistem sebagai motor perubahan, bukan sekadar pengikut. Komitmen tersebut tercermin sepanjang tahun 2025, ketika Indonesia mengikuti sepuluh pencalonan strategis di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil dimenangkan.
Sugiono menekankan capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan pengaruh dan dampak nyata Indonesia di panggung global. Memasuki tahun 2026, Indonesia mulai memegang berbagai peran kepemimpinan penting di tingkat multilateral. Salah satunya, Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai satu dari tiga anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026–2032.
Selain itu, pada 8 Januari 2026, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Mandat tersebut, menurut Sugiono, akan dijalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif, seiring dengan momentum reformasi PBB yang tengah bergulir.
Lebih lanjut, Sugiono mengatakan, dari pengamatan tersebut, multilateralisme adalah instrumen strategis untuk memastikan tidak ada zero-sum game. Indonesia, kata dia, tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja.
“Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan,” ungkap Sugiono.
Indonesia, lanjut dia, tetap berada dalam sistem sembari mendorong perubahan dari dalam. Komitmen tersebut tercermin dalam tindakan sepanjang 2025. Di tahun tersebut, Indonesia mengikuti 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional dan berhasil dimenangkan.
Sugiono memandang angka tersebut bukan cuma angka, tapi soal pengaruh dan dampak wujud kepercayaan Indonesia terhadap multilateralisme. Komunitas internasional saat ini sedang cemas usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan agresi ke Venezuela pada 3 Januari. Dia juga menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta ibu negara Cilia Flores.
Sebagian negara mengecam tindakan Trump dan menyebut operasi itu melanggar hukum internasional. Namun, di kesempatan terpisah, Trump bahkan menyatakan tak butuh hukum internasional dan akan menjalankan kepemimpinan global dengan moralitas sendiri. AS, di bawah Trump, berambisi untuk mencaplok Greenland, Kanada, Panama, hingga mengganti pemerintahan Iran.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
