Amerika Serikat (AS) mengumumkan peluncuran fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza yang ditujukan untuk mengakhiri kekerasan berkepanjangan terhadap warga Palestina. Fase ini merupakan bagian dari rencana perdamaian Gaza yang disusun dalam 20 poin dan diajukan pada September 2025 lalu.
Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyampaikan bahwa fase kedua gencatan senjata akan mengarah pada proses demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, serta rekonstruksi menyeluruh di Jalur Gaza. Dalam tahap ini, akan dibentuk pemerintahan transisi yang bertugas mengelola wilayah Palestina sekaligus menjalankan agenda demiliterisasi dan pembangunan kembali Gaza.
Witkoff menegaskan bahwa Amerika Serikat menaruh harapan penuh agar Hamas mematuhi seluruh kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Salah satu kewajiban utama yang ditekankan adalah pemulangan segera sandera terakhir yang telah meninggal dunia.
“AS sepenuhnya mengharapkan Hamas untuk mematuhi seluruh kewajibannya, termasuk pemulangan segera sandera terakhir yang meninggal. Kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius,” ujar Witkoff dalam unggahan di media sosial, sebagaimana dikutip Al Jazeera.
Rencana perdamaian Gaza itu juga mencakup pembentukan sebuah badan bernama Dewan Perdamaian yang diketuai langsung oleh Presiden Donald Trump. Dewan tersebut dirancang untuk mengawasi jalannya pemerintahan teknokrat Palestina, proses pelucutan senjata Hamas, pengerahan pasukan keamanan internasional, penarikan mundur pasukan Israel, serta rekonstruksi Gaza pascaperang.
Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa mantan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, akan ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Dewan Perdamaian di Jalur Gaza. Menurut laporan kantor berita Axios, Trump diperkirakan akan mengumumkan susunan lengkap anggota dewan tersebut pada pekan depan.
Sejumlah negara disebut akan bergabung dalam Dewan Perdamaian, di antaranya Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Turki. Negara-negara mediator gencatan senjata Gaza—Qatar, Turki, dan Mesir—sebelumnya juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina yang disebut akan dipimpin oleh Ali Abdel Hamid Shaath.
“Para mediator menyatakan harapan bahwa pembentukan komite ini akan membuka jalan bagi pelaksanaan fase kedua perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza,” demikian pernyataan bersama negara-negara mediator.
Meski demikian, sejumlah pengamat mempertanyakan efektivitas rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat tersebut. Analis politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, menilai proses yang dirancang tidak sepenuhnya adil dan cenderung menguntungkan Israel.
“Bagaimana mungkin proses yang adil dapat berjalan jika salah satu pihak selalu diistimewakan dibandingkan pihak lain?” ujar Bishara. Ia menambahkan bahwa kebebasan dan hak-hak dasar warga Palestina hingga kini masih banyak diabaikan.
“Rakyat Gaza terus menderita, sementara Trump dan rombongannya merayakan dan bertindak sebagai pembawa perdamaian,” katanya. Bishara juga memperkirakan fase kedua gencatan senjata berpotensi mengalami kebuntuan berkepanjangan karena minimnya tekanan terhadap Israel untuk menarik diri dari Gaza.
Hingga saat ini, agresi militer Israel yang dimulai sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 71.400 warga Palestina dan menyebabkan lebih dari 171 ribu orang mengalami luka-luka.
Akbari Danico – Redaksi
