Kehadiran negara kembali ditegaskan melalui langkah Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Polisi, Helfi Assegaf, dalam menangani konflik pendudukan lahan Rawa Isenpatow Bonow. Ia memimpin langsung rangkaian rapat koordinasi, audiensi, dan dialog lapangan terkait sengketa agraria di areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Indo Lampung Perkasa (ILP). Kegiatan ini dipusatkan di Polres Tulang Bawang dan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pendekatan tersebut menandai upaya serius negara meredam konflik yang melibatkan warga tiga Kampung Bakung di Kabupaten Tulang Bawang.
Rapat lintas sektoral menghadirkan unsur kepolisian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta pengadilan. Paparan kronologis disampaikan oleh intelijen kepolisian, sementara ATR/BPN menegaskan bahwa lahan yang diduduki berada dalam wilayah HGU perusahaan.
Helfi menekankan bahwa kepolisian tidak berpihak pada salah satu pihak, melainkan pada keadilan dan ketertiban hukum. Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan dialog dan menolak segala bentuk kekerasan. Komitmen tersebut dilanjutkan dengan audiensi langsung bersama kepala kampung dan perwakilan warga, yang diberi ruang untuk menyampaikan sejarah serta tuntutan mereka.
Helfi menyatakan bahwa seluruh dokumen akan diverifikasi dan dikoordinasikan hingga tingkat kementerian bila diperlukan. Ia juga meminta masyarakat menahan diri demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan peran kepolisian sebagai mediator aktif, bukan sekadar penegak hukum formal. Langkah lapangan dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi pendudukan bersama Forkopimda dan dialog dengan warga.
Helfi memastikan pengukuran ulang HGU, verifikasi perpanjangan izin, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan. Warga dari tiga Kampung Bakung menyatakan kepercayaan kepada kepolisian dan bersedia meninggalkan lokasi secara bertahap. Rangkaian kegiatan yang berlangsung aman dan kondusif ini menegaskan bahwa sinergi negara dan masyarakat menjadi kunci penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkeadaban.
Alexander Jason – Redaksi
