Pemerintah bersama TNI terus bergerak cepat memulihkan infrastruktur pasca-banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Salah satu fokus utama adalah membuka kembali akses jalan dan jembatan yang terputus agar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dapat segera berjalan normal.
Komandan Batalyon Zeni Tempur (Danyon Zipur) 16, Letkol CZI Rudy Haryanto, menjelaskan bahwa berdasarkan data posko penanganan bencana, sedikitnya terdapat 492 jembatan di Aceh yang mengalami kerusakan atau terputus akibat banjir. Kerusakan tersebut bervariasi, mulai dari jembatan permanen hingga jembatan gantung.
“Dari 492 ini kami memprioritaskan untuk jembatan-jembatan yang memang jembatan nasional atau pun jalan alternatif yang memang tercepat untuk dapat membuka jalan ke daerah yang saat ini dibilang terisolasi. Itu daerah Bener Meriah dan Takengon,” ujar Rudy dalam wawancara Sinergi Indonesia di YouTube Bakom RI, dikutip Senin (19/1).
Ia menjelaskan, pembangunan jembatan darurat menghadapi tantangan besar. Banyak jembatan tertutup material banjir berupa kayu, puing rumah, bahkan ada yang hanyut sepenuhnya. Di sejumlah titik, jembatan masih berdiri, namun akses jalan menuju jembatan tergerus derasnya aliran sungai.
“Seperti yang kami buat di Teupin Mane, di daerah Juli (Bireuen), sebelumnya sungai dengan kelebaran 120 menjadi 180 meter. Itu merupakan tantangan tersendiri untuk dapat, pertama membersihkan wilayah kerjanya dulu, setelah itu kita mempersiapkan untuk memasang jembatan darurat agar dapat menghubungkan jalan yang terputus itu,” jelasnya.
Rudy menyampaikan bahwa setelah banjir terjadi pada 26 November, personel TNI di wilayah segera turun melakukan pemantauan. Begitu air mulai surut, jajaran Kodim setempat bersama masyarakat dan pemerintah daerah langsung melakukan pembersihan. Batalyon Zipur 16 yang bermarkas di Banda Aceh mulai masuk ke lokasi pada awal Desember untuk mempersiapkan pemasangan jembatan pengganti.
Dalam kondisi keterbatasan alat berat, prajurit TNI mengandalkan tenaga manusia. Dukungan alat berat dari pemerintah daerah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mempercepat proses pembersihan material yang menyangkut di jembatan.
“Perintahnya adalah segera untuk membangun jembatan. Di sana kita juga sebelumnya melihat kondisi masyarakat yang harus menyeberang menggunakan sampan, bahkan ada yang membentangkan tali dan menggunakan keranjang. Melihat kondisi seperti itu hati kami terketuk,” kata dia.
Rudy menegaskan bahwa prajurit bekerja siang dan malam dengan sistem shift selama 24 jam agar jembatan dapat segera digunakan masyarakat. Salah satu lokasi tersulit adalah Jembatan Teupin Reudeup di wilayah Awe Geutah, jalur alternatif strategis Bireuen–Lhokseumawe. Keterbatasan ruang kerja serta material yang merupakan gabungan dari struktur lama menuntut improvisasi agar jembatan tetap aman dilalui.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan jembatan tidak lepas dari kerja sama lintas instansi, termasuk dukungan BPJN Aceh dan Kementerian PUPR dalam penyediaan material dan logistik.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
