Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana membentuk Dewan Perdamaian untuk mengawasi tata kelola pemerintahan dan proses rekonstruksi di Jalur Gaza pascaperang Israel-Hamas. Rencana pembentukan dewan tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada awal 2026.
Trump menyampaikan rencana itu kepada wartawan di Gedung Putih, Rabu (10/12). Ia menyebut Dewan Perdamaian akan menjadi badan internasional yang memiliki peran penting dalam pengelolaan Gaza ke depan.
“Kita akan melakukannya awal tahun depan. Dewan Perdamaian akan menjadi salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada,” ujar Trump.
Trump menuturkan, dewan tersebut akan diisi oleh para pemimpin dunia dari negara-negara utama yang memiliki kepentingan dalam stabilitas kawasan Timur Tengah.
“Itu akan diisi kepala negara-negara terpenting. Mereka semua ingin berada di dalamnya,” kata Trump, seperti dikutip Anadolu Agency.
Mengacu pada Britannica, Dewan Perdamaian merupakan badan internasional yang diketuai oleh Trump dan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata yang dimulai pada Oktober 2025 dalam Perang Israel-Hamas.
Dewan tersebut akan mengawasi pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Jalur Gaza yang bernama Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Pemerintahan sementara tersebut dipimpin oleh mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.
Selain itu, Dewan Perdamaian juga akan bertugas melucuti senjata Hamas serta mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) guna melatih pasukan kepolisian Palestina yang baru. Pembentukan Dewan Perdamaian diumumkan pada Januari 2026, menjelang penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) tahunan di Davos.
Gedung Putih menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian memiliki tiga struktur utama. Pertama, dewan utama yang diketuai langsung oleh Trump. Kedua, Komite Palestina yang beranggotakan para teknokrat untuk mengelola wilayah konflik. Ketiga, Dewan Eksekutif yang berperan sebagai badan penasihat.
Negara-negara yang berminat menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian diwajibkan membayar kontribusi minimal sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan mandat rekonstruksi Gaza pascagenosida Israel.
Trump, sebagai ketua perdana, akan menentukan negara-negara yang diundang untuk menjadi anggota. Meski keputusan dewan diambil melalui mekanisme suara mayoritas dengan satu suara untuk setiap negara anggota, keputusan akhir tetap berada di tangan ketua.
“Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak piagam ini berlaku dan dapat diperpanjang oleh ketua,” demikian bunyi draf piagam tersebut.
Dewan Perdamaian dijadwalkan menggelar rapat pemungutan suara setiap tahun, serta rapat non-pemungutan suara setiap tiga bulan bersama Dewan Eksekutif.
Dewan ini akan resmi terbentuk setelah sedikitnya tiga negara menyetujui piagam pendiriannya. Trump juga akan bertanggung jawab dalam pengesahan simbol dan stempel resmi Dewan Perdamaian. Namun, pembentukan Dewan Perdamaian menuai kritik. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional yang selama ini kerap dikritik oleh Trump.
Akbari Danico – Redaksi
