Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar konferensi pers terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (21/1). Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat transparansi fiskal dan akuntabilitas publik.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan arah kebijakan APBD difokuskan pada manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan program prioritas tahun 2025 dilaksanakan melalui empat aspek utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, serta menyejahterakan seluruh warganya,
Pramono menjelaskan, secara makro pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 4,96 persen (year on year). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 menunjukkan optimisme yang tinggi, yakni sebesar 145,33. Sementara inflasi Jakarta pada Desember 2025 berada di angka 2,63 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp5.729.876 atau meningkat 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat permintaan domestik tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, memaparkan realisasi retribusi daerah tahun 2025 mencapai Rp1,507 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp793 miliar atau 111 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp713,72 miliar. Retribusi jasa usaha menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang hampir 50 persen dari total retribusi daerah, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset dan layanan usaha milik daerah.
Meski total APBD DKI Jakarta Tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp81,32 triliun—lebih rendah Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun akibat berkurangnya pendapatan Transfer ke Daerah (TKD)—Pemprov DKI Jakarta memastikan fungsi pelayanan publik tetap terjaga.
Anggaran pendidikan tetap terpenuhi sebesar Rp19,76 triliun atau 26,6 persen dari total APBD. Infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp31,88 triliun atau 43,03 persen. Selain itu, urusan kesehatan tetap dijalankan melalui berbagai program, serta tidak terdapat pengurangan penerima manfaat untuk subsidi transportasi dan pangan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
