Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas korupsi serta praktik bisnis serakah yang dinilai merusak kedaulatan negara. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1).
Dalam forum ekonomi internasional tersebut, Prabowo secara terbuka menantang para pelaku usaha yang masih beranggapan bahwa pejabat negara dapat disuap. Ia menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak akan mendapat tempat di bawah kepemimpinannya.
“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani menyuap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,” tegas Prabowo.
Prabowo mengungkapkan bahwa dalam tahun pertama masa pemerintahannya, Indonesia telah melakukan langkah penegakan hukum paling berani dan tegas sepanjang sejarah nasional. Salah satu langkah tersebut adalah penyitaan sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal yang selama ini dikuasai secara melawan hukum.
Ia menilai praktik penguasaan lahan dan sumber daya secara ilegal tersebut bukan bagian dari mekanisme pasar bebas, melainkan bentuk greedonomics atau ekonomi keserakahan, di mana segelintir pihak meraup keuntungan dengan mengorbankan hukum, lingkungan, dan kepentingan rakyat.
Selain penyitaan lahan, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan. Pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk pembukaan perkebunan di kawasan hutan lindung.
“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia, atau merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah,” lanjut Prabowo.
Prabowo menambahkan, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Namun demikian, laporan dari jajaran pemerintah menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lainnya serta ratusan korporasi yang diduga melakukan pelanggaran serupa.
“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegasnya.
Prabowo menekankan bahwa seluruh langkah penegakan hukum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Indonesia, sekaligus upaya menjaga kedaulatan negara dan keadilan ekonomi.
“Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” pungkasnya.
Akbari Danico – Redaksi
