Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggunakan panggung World Economic Forum (WEF) 2026 untuk menegaskan arah keras pemerintahannya terhadap praktik ilegal. Di hadapan pemimpin dunia dan pelaku usaha global, ia memosisikan penegakan hukum sebagai fondasi kredibilitas Indonesia.
Prabowo memaparkan bahwa pemerintah telah menutup seribu tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut diklaim sebagai penegakan hukum paling berani dan paling tegas dalam sejarah sektor kehutanan dan sumber daya alam nasional. Namun, pemerintah mengakui pekerjaan belum selesai karena masih terdapat ribuan tambang ilegal lain yang terdeteksi. Pernyataan ini menegaskan bahwa operasi penindakan akan terus berlanjut tanpa kompromi.
Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Prabowo menyebut negara telah menyita sekitar empat juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal. Selain itu, izin 28 perusahaan dicabut karena menguasai lebih dari satu juta hektare lahan di kawasan hutan lindung secara melawan hukum. Jika digabungkan, skala penindakan tersebut menempatkan pemerintah pada posisi konfrontatif terhadap pelanggaran korporasi. Pemerintah ingin membangun narasi bahwa kekuasaan negara kembali hadir di wilayah yang lama dikuasai kepentingan ilegal.
Isu penyelewengan tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah juga diangkat sebagai bukti ketegasan aparat penegak hukum. Prabowo menilai praktik tersebut sebagai pelanggaran terbuka terhadap supremasi hukum dan kedaulatan negara. Ia menyebut ratusan korporasi berada dalam radar penegakan hukum dan menegaskan tidak akan mundur menghadapi tekanan. Sikap ini memperlihatkan upaya pemerintah membangun legitimasi melalui keberanian politik, dengan pesan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa langkah mundur.
Alexander Jason – Redaksi
