Presiden RI Prabowo Subianto dinilai melakukan cara elegan dalam menjawab kritik publik terhadap keanggotaan RI pada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Prabowo mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri ke Istana Negara untuk berdialog.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, dialog itu mencerminkan keterbukaan Presiden dalam menerima kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak, terlebih para tokoh yang diundang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang politik luar negeri.
Bawono juga menilai jalannya dialog berlangsung secara dua arah dan tanpa pembatasan topik. Hal ini, kata dia, menunjukkan komitmen Prabowo dalam membangun komunikasi yang inklusif dan transparan, sekaligus memastikan arah kebijakan luar negeri tetap berpijak pada kepentingan nasional serta nilai-nilai kemanusiaan global.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun yang mengorbankan kepentingan nasional dan keselamatan rakyat. Setiap opsi kebijakan, ujar Prabowo, selalu disertai perhitungan risiko, mitigasi yang matang, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.
Presiden membuka ruang diskusi secara luas dan transparan dengan para tokoh nasional, mantan pejabat negara, akademisi, dan praktisi diplomasi agar setiap kebijakan diuji secara kritis. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang realistis dan bertanggung jawab di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
