Pemimpin senior Hamas, Khaled Meshal, menegaskan penolakan terhadap pelucutan senjata serta segala bentuk intervensi asing di Jalur Gaza, Palestina. Pernyataan itu disampaikan Meshal dalam sebuah konferensi di Doha, Minggu (8/2). Meshal menilai upaya mengkriminalisasi perlawanan bersenjata tidak dapat diterima selama pendudukan masih berlangsung. Menurut dia, perlawanan merupakan hak bangsa-bangsa yang hidup di bawah pendudukan.
“Selama ada pendudukan, maka akan ada perlawanan. Perlawanan adalah hak bangsa-bangsa di bawah pendudukan,” ujar Meshal.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembentukan Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Awalnya, BoP difokuskan untuk mengawasi gencatan senjata di Gaza serta proses rekonstruksi pascaperang. Namun, mandat dewan tersebut belakangan diperluas. Perluasan itu memicu kekhawatiran sejumlah pengamat bahwa BoP berpotensi berkembang menjadi lembaga tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Trump meluncurkan BoP dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dengan dukungan hampir 24 negara yang menandatangani piagam pembentukan dewan tersebut. Selain BoP, Trump juga membentuk Gaza Executive Board sebagai panel penasihat bagi komite teknokrat Palestina.
Panel tersebut melibatkan sejumlah tokoh internasional, termasuk utusan AS Steve Witkoff, Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Meshal mendesak BoP untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang, khususnya dalam mendukung rekonstruksi Gaza dan penyaluran bantuan bagi sekitar 2,2 juta penduduk wilayah tersebut. Meski demikian, ia menegaskan Hamas menolak segala bentuk pemerintahan asing di wilayah Palestina.
“Kami menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau kembalinya mandat dalam bentuk apa pun,” kata Meshal.
Ia menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak menentukan masa depan mereka sendiri. “Gaza adalah milik rakyat Gaza dan milik Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing,” ujarnya.
Akbari Danico – Redaksi
