Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menandatangani nota kesepakatan sinergi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Balairung, Balai Kota Jakarta, Senin (9/2). Kerja sama tersebut menjadi wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.
Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Melalui kolaborasi dengan BGN, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di wilayah Jakarta.
Pramono menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia menilai program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.
“Saya merasa sangat bangga karena apa yang dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak yang luar biasa dan signifikan bagi Jakarta,” ujar Pramono.
Pramono menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas generasi mendatang.
“Kami ingin memastikan anak-anak Jakarta mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas. Ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” katanya.
Selain itu, Pramono juga mengungkapkan kepuasannya terhadap perkembangan kondisi Jakarta sebagaimana dilaporkan Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana. Ia menilai implementasi program MBG telah memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Jakarta.
“Saya sangat bahagia ketika Prof. Dadan menyampaikan bahwa kondisi Jakarta saat ini sudah menjadi lebih baik. Dampak program ini terasa nyata,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono menyebut sejumlah indikator ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jakarta secara tahunan tercatat sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Jakarta berada di atas rata-rata nasional. Yang paling membahagiakan bagi saya adalah indikator yang berkaitan langsung dengan perbaikan gizi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, perbaikan gizi berkontribusi terhadap penurunan angka stunting, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan lapangan kerja. Selain itu, kondisi pendidikan anak-anak sekolah di Jakarta dinilai relatif sangat baik.
“Angka stunting menurun, tingkat kemiskinan turun, dan lapangan kerja meningkat. Di sisi lain, kualitas pendidikan anak-anak sekolah di Jakarta relatif sangat baik,” ungkapnya.
Dalam mendukung sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Saat ini, lebih dari 700 ribu siswa tercatat sebagai penerima manfaat, sehingga sebagian besar biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Melalui KJP Plus, biaya sekolah ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta, sementara kebutuhan gizi anak-anak dipenuhi melalui dukungan dari Badan Gizi Nasional,” paparnya.
Dari sisi pemerataan ekonomi, Pramono menyebut Gini ratio Jakarta yang selama ini cenderung meningkat kini mulai menunjukkan penurunan. Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal positif dari hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Pemprov DKI Jakarta dan BGN.
“Selama bertahun-tahun Gini ratio Jakarta melebar dari 0,39 hingga 0,41 dan tidak pernah turun. Alhamdulillah, kini mulai menunjukkan penurunan, meskipun belum besar,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyinggung peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga rantai pasok pangan. Ia menegaskan, pengelolaan rantai pasok yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas inflasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan BUMD sektor pangan dan sektor keuangan guna mendukung keberlanjutan program, termasuk membuka ruang pembiayaan secara profesional melalui Bank Jakarta.
“Kami membuka ruang kerja sama seluas-luasnya agar rantai pasok pangan dapat dikelola secara optimal. Kami berharap sinergi antara Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin kuat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Pramono.
Akbari Danico – Redaksi
