Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Department of Homeland Security, resmi mengalami shutdown parsial pada Sabtu (14/2) setelah Gedung Putih dan Senat gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran operasional lembaga tersebut. Kebuntuan anggaran ini mencerminkan meningkatnya ketegangan politik antara Partai Demokrat dan Partai Republik mengenai kebijakan imigrasi.
Shutdown terjadi setelah para anggota legislatif dari Partai Demokrat menolak menyetujui anggaran tanpa adanya reformasi terhadap badan imigrasi federal, khususnya Immigration and Customs Enforcement (ICE). Penolakan ini dipicu oleh meningkatnya kritik terhadap operasi penegakan imigrasi yang dinilai semakin agresif, termasuk insiden yang dilaporkan menyebabkan korban jiwa di negara bagian Minnesota.
Para pemimpin Demokrat di Kongres menuntut reformasi signifikan terhadap ICE sebagai syarat persetujuan anggaran. Reformasi yang diusulkan mencakup larangan penggunaan masker oleh agen untuk menyembunyikan identitas, pelarangan penargetan berdasarkan ras, serta pembatasan operasi di lokasi sensitif seperti sekolah dan tempat ibadah.
Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh Partai Republik yang menilai usulan tersebut tidak realistis dan berpotensi menghambat penegakan hukum imigrasi. Akibatnya, Rancangan Undang-Undang anggaran gagal memperoleh dukungan yang cukup di Senat.
Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyatakan bahwa reformasi ICE menjadi syarat utama sebelum anggaran dapat disetujui. Ia menuding badan tersebut telah menjalankan operasi yang melampaui batas kewenangan.
“Kami menepati janji kami: Tidak ada anggaran untuk ICE sampai mereka dikendalikan, sampai kekerasan berakhir,” ujar Schumer.
Meski demikian, shutdown ini tidak sepenuhnya menghentikan operasional badan imigrasi utama, termasuk ICE dan Bea Cukai serta Perlindungan Perbatasan, karena kedua lembaga tersebut masih memiliki akses terhadap dana cadangan yang telah disetujui sebelumnya. Pendanaan tersebut berasal dari undang-undang yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada tahun lalu.
Sementara itu, Kongres Amerika Serikat dijadwalkan tidak akan kembali bersidang hingga 23 Februari, sehingga shutdown parsial Departemen Keamanan Dalam Negeri diperkirakan akan berlangsung selama sedikitnya 10 hari. Situasi ini menambah ketidakpastian terhadap operasional lembaga tersebut di tengah perdebatan politik yang masih berlanjut mengenai kebijakan imigrasi dan keamanan nasional.
Akbari Danico – Redaksi
