Pemerintah China disebut telah membongkar komunitas digital yang selama ini menjadi ruang penting bagi pelestarian identitas budaya Mongolia. Temuan ini diungkap dalam laporan terbaru yang dirilis oleh PEN America dan Southern Mongolian Human Rights Information Center.
Dalam laporan berjudul Save Our Mother Tongue, kedua lembaga menyebut internet selama bertahun-tahun menjadi ruang terakhir bagi warga Mongolia di Daerah Otonom Mongolia Dalam untuk menggunakan bahasa ibu mereka secara bebas, berbagi musik dan sastra, serta menjaga koneksi komunitas. Namun, ruang digital tersebut kini disebut semakin menyempit akibat sensor dan penutupan berbagai platform budaya Mongolia.
Pembatasan ini terjadi setelah pemerintah China memberlakukan kebijakan pendidikan baru pada 2020 yang menggantikan bahasa Mongolia dengan Mandarin sebagai bahasa pengantar utama di sekolah. Kebijakan tersebut memicu gelombang protes dari masyarakat Mongolia setempat.
Pemerintah kemudian merespons dengan penahanan massal, program pendidikan ulang, serta memaksa sejumlah pengunjuk rasa memberikan pengakuan publik. Sejak saat itu, laporan tersebut menemukan bahwa represi tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga meluas ke ranah digital.
Sejak saat itu, laporan tersebut mencatat represi meluas dari ruang fisik ke ranah digital. Hampir 89 persen situs budaya Mongolia disebut telah disensor atau ditutup. Pembatasan juga menyasar komunitas daring, termasuk aplikasi media sosial berbahasa Mongolia, Bainu, yang sebelumnya banyak digunakan masyarakat.
Selain itu, laporan tersebut menyoroti kebijakan “One Province, One Newspaper, One Client” yang memungkinkan media milik negara meluncurkan aplikasi resmi mereka sendiri. Kebijakan ini dinilai secara efektif menyingkirkan platform independen yang dikembangkan oleh komunitas Mongolia.
Seorang jurnalis Mongolia Selatan yang kini hidup dalam pengasingan di New York, Soyonbo Borjgin, mengatakan ruang digital sebelumnya menjadi tempat terakhir bagi masyarakat Mongolia untuk mengekspresikan identitas budaya mereka. Ia mengungkapkan bahwa sejak bahasa Mongolia dilarang sebagai bahasa pengantar di sekolah, ruang digital menjadi satu-satunya ruang publik yang tersisa bagi komunitas tersebut.
Borjgin juga menyebut sejumlah lagu Mongolia telah dihapus dari aplikasi musik, sementara kata-kata yang berkaitan dengan identitas Mongolia, termasuk referensi kepada Genghis Khan, disensor dan dilabeli sebagai konten separatis.
Managing Director PEN/Barbey Freedom to Write Center di PEN America, Liesl Gerntholtz, mengatakan temuan ini menjadi peringatan bagi perusahaan teknologi global. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap persinggungan antara hak budaya dan represi digital.
Ia menyatakan bahwa perusahaan teknologi yang berkomitmen pada internet terbuka dan bebas harus mempertimbangkan dampak kebijakan digital terhadap hak budaya komunitas minoritas.
PEN America dan Southern Mongolian Human Rights Information Center kini menyerukan tekanan terkoordinasi terhadap perusahaan teknologi, pemerintah, dan lembaga internasional untuk melindungi hak budaya masyarakat Mongolia di ruang digital.
Sementara itu, Borjgin menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pelestarian budaya Mongolia. Ia menyatakan bahwa masyarakat Mongolia memiliki hak untuk menggunakan bahasa mereka di ruang digital, pendidikan, dan kehidupan publik.
Hingga saat ini, pemerintah China belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait laporan tersebut.
Akbari Danico – Redaksi
