Sejumlah tentara Amerika Serikat dilaporkan menentang keterlibatan militer negaranya dalam perang di Iran. Informasi ini diungkap oleh organisasi nirlaba Center on Conscience & War yang mencatat meningkatnya penolakan di kalangan personel militer terhadap konflik tersebut.
Direktur eksekutif organisasi itu, Mike Prysner, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari anggota militer yang menolak bertugas dalam perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
“Telepon terus berdering. Jauh lebih banyak unit yang baru saja diaktifkan untuk dikerahkan daripada yang diketahui publik,” tulis Prysner melalui akun media sosial X, dikutip Selasa (10/3/2026).
Laporan tersebut muncul di tengah rencana Washington untuk mengirim pasukan khusus ke Iran, yang memicu spekulasi tentang kemungkinan mobilisasi militer dalam skala lebih luas.
Di sisi lain, laporan juga menyebut adanya pembatalan latihan militer besar yang melibatkan Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat, satuan yang dikenal memiliki spesialisasi dalam operasi tempur darat. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi apakah pembatalan tersebut berkaitan dengan meningkatnya penolakan di kalangan prajurit terhadap perang Iran.
Dalam unggahan lain di X, organisasi tersebut mengaku menerima laporan langsung dari seorang anggota militer yang akan segera dikerahkan ke medan perang.
“Kemarin saya menerima telepon dari seorang anggota militer yang akan dikerahkan, yang tidak hanya mengajukan diri sebagai penolak wajib militer karena alasan keyakinan, tetapi juga melaporkan adanya penentangan luas terhadap perang Iran di dalam unit mereka dan akan membagikan nomor kami kepada semua orang,” tulis organisasi itu.
Mereka juga menyebut adanya kemarahan di kalangan prajurit terhadap sejumlah serangan militer yang menimbulkan korban sipil.
“Secara khusus mereka menyampaikan rasa jijik atas pembantaian sekolah perempuan oleh AS serta serangan terhadap fregat Iran di perairan internasional,” lanjut pernyataan tersebut.
Sementara itu, dalam wawancara dengan Fox News, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt tidak menutup kemungkinan Amerika Serikat memberlakukan kembali wajib militer. Terakhir kali kebijakan wajib militer diterapkan adalah pada Desember 1972, pada masa akhir Perang Vietnam.
Di tengah konflik yang memanas, laporan juga menyebut sedikitnya 165 orang—sebagian besar merupakan siswi—tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap sebuah sekolah perempuan di Minab, Iran selatan.
Media Middle East Eye melaporkan sekolah tersebut dihantam dua kali. Serangan kedua dilaporkan terjadi ketika para korban selamat dan petugas penyelamat sedang berlindung, dalam pola yang dikenal sebagai serangan ganda.
Sementara itu, The New York Times menyebut terdapat bukti tambahan yang menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam pemboman tersebut. Sebuah video yang dirilis oleh Mehr News Agency memperlihatkan rudal jelajah Tomahawk menghantam pangkalan angkatan laut yang berada di dekat sekolah tersebut.
Pemerintahan Presiden Donald Trump belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan tersebut meskipun berbagai bukti terus bermunculan. Trump bahkan menuding Iran bertanggung jawab atas serangan tersebut dengan alasan amunisi yang digunakan “tidak akurat”, tanpa menyertakan bukti.
Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan terhadap target Amerika Serikat dan Israel, termasuk stasiun radar, pangkalan militer, serta bagian kantor Central Intelligence Agency di kedutaan besar AS di Riyadh, Arab Saudi. Infrastruktur energi penting di kawasan Teluk juga dilaporkan ikut terdampak oleh eskalasi konflik tersebut.
Akbari Danico – Redaksi
