Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memaparkan alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja negara yang dinilai tidak efisien. Ia menegaskan, langkah efisiensi besar-besaran ditempuh untuk menyelamatkan uang rakyat sekaligus menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” bersama para pakar dan jurnalis yang ditayangkan pada Kamis (19/3). Dalam forum itu, Prabowo menjelaskan bahwa pada tahap awal kebijakan efisiensi, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp308 triliun dari belanja pemerintah pusat.
Menurut dia, penghematan itu berasal dari berbagai pos pengeluaran yang selama ini dianggap tidak memiliki dampak signifikan bagi kepentingan publik. Jika tidak segera dipangkas, dana tersebut dinilai berpotensi disalahgunakan.
Prabowo kemudian mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).
Angka ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dengan anggaran negara yang mendekati Rp3.700 triliun atau sekitar 230 miliar dollar AS, Prabowo memperkirakan terdapat ketidakefisienan hingga sekitar 30 persen atau setara 75 miliar dollar AS.
Ia menilai efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal. Ia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.
Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).
“Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” tambah Prabowo.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
