Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri halalbihalal bersama pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, pada Senin (30/3). Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi kuatnya dukungan legislatif terhadap pencapaian kinerja pembangunan Jakarta.
Pramono menyampaikan bahwa halalbihalal menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun Jakarta. Menurutnya, selama ini hubungan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI terjalin sangat harmonis. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Ia mencontohkan, capaian pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 5,21 persen pada tahun lalu, yang melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen, tidak lepas dari dukungan DPRD. Selain itu, keberhasilan menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah tantangan fiskal juga merupakan hasil kerja bersama.
Menurut Pramono, saat terjadi pengurangan dana bagi hasil, Pemprov DKI bersama DPRD tetap berkomitmen menjaga program-program prioritas, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), serta bantuan sosial bagi masyarakat.
Pramono juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah pusat, dalam menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta. Ia menyebut sinergi tersebut sebagai modal sosial yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan suasana harmonis antara DPRD dan Pemprov DKI telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia berharap hubungan tersebut terus terjaga hingga akhir masa jabatan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mengawal implementasi kekhususan Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.
DPRD saat ini tengah mengawal pembentukan berbagai peraturan daerah (Perda) strategis agar kewenangan eksekusi tetap berada di pemerintah daerah, khususnya terkait tata ruang dan pembangunan jangka panjang. Selain itu, DPRD juga menaruh perhatian pada isu ketahanan pangan di tengah dinamika global.
Khoirudin mengingatkan, Jakarta sebagai kota yang tidak memiliki sumber produksi pangan harus memastikan pasokan tetap aman bagi jutaan penduduknya. Ia juga mengajak seluruh pihak terus menjaga Jakarta secara bersama-sama serta menyelesaikan berbagai persoalan kota, seperti sampah, kemacetan, dan banjir.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
