Pemerintah Indonesia mendorong transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi sebagai langkah strategis menghadapi dinamika global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kondisi stok bahan bakar minyak nasional saat ini masih aman dan ekonomi tetap terjaga.
Meski demikian, Airlangga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi energi secara lebih efisien. Upaya ini bertujuan menjaga stabilitas distribusi sekaligus memastikan produktivitas tetap berjalan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah mengatur pembelian BBM melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas maksimal 50 liter per kendaraan per hari.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi BBM berlangsung adil dan merata di masyarakat. Namun, aturan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan umum dan angkutan logistik. Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan konsumsi energi secara lebih terukur.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan. Ia juga menekankan bahwa keputusan pemerintah selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Selain pengaturan konsumsi BBM, pemerintah juga memperkenalkan program B50 sebagai bagian dari strategi kemandirian energi. Program ini menggabungkan 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dengan 50 persen solar, yang akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
Airlangga menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter serta menghemat subsidi energi secara signifikan.
Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa implementasi B50 berpeluang membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar, bahkan berpotensi mengalami surplus. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong efisiensi jangka panjang.
Alexander Jason – Redaksi
