Pemerintah mengoptimalisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka efisiensi anggaran negara. MBG yang selama ini diberikan kepada penerima manfaat enam hari dalam sepekan akan menjadi lima hari dalam sepekan.
“Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis. Ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3).
Namun, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus untuk sekolah asrama, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan daerah dengan stunting tinggi. Jadwal pendistribusian MBG tetap selama enam hari, yakni Senin sampai Sabtu.
Optimalisasi ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi budaya kerja dan hemat energi yang mulai diberlakukan pemerintah pada 1 April 2026. Dengan optimalisasi program MBG, pemerintah memperkirakan bisa menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.
Adapun hingga awal Maret 2026, jumlah penerima MBG mencapai lebih dari 60 juta orang yang terdiri dari anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia (lansia).
Nanik mengatakan, distribusi makanan dalam program MBG telah diatur berdasarkan jenis dan ketahanannya. Untuk anak sekolah tetap berjalan seperti biasa, yakni dengan skema distribusi lima hari. Kebijakan ini dinilai efektif untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan yang digunakan dalam penyajian menu.
Sementara itu, untuk kategori bahan berisiko seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B), penanganannya tetap mengacu pada mekanisme yang telah berlaku.
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan, khusus untuk wilayah 3T, pemerintah menerapkan pendekatan berbeda.
Di wilayah tersebut, distribusi makanan difokuskan pada bahan pangan kering yang tidak memerlukan pengolahan kompleks. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan infrastruktur, akses distribusi, serta fasilitas penyimpanan di daerah 3T.
Dengan demikian, diharapkan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan asupan gizi yang layak meskipun berada di wilayah dengan tantangan logistik.
BGN menegaskan bahwa seluruh skema distribusi ini tetap mengacu pada standar gizi nasional serta prinsip keamanan pangan, guna memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
