Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menggandeng sektor swasta melalui skema kolaborasi lintas sektor. Langkah ini ditempuh untuk mendorong percepatan penyediaan rumah layak huni secara masif dan berkelanjutan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan bahwa dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto menjadi dorongan utama dalam percepatan program perumahan rakyat ini.
“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden, dan ada dukungan luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).
Pemerintah memprioritaskan pemanfaatan aset negara di lokasi strategis, khususnya lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti lahan di bantaran rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Selain itu, Dalam implementasi program ini, pemerintah juga menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satu komitmen datang dari PT Astra yang siap membangun 1.000 unit rumah susun. Dalam skema tersebut, pemerintah akan menyiapkan lahan, sementara pihak swasta bertanggung jawab atas pembangunan sebelum diserahkan kepada negara.
Ara menegaskan, sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta menjadi kunci percepatan pembangunan perumahan rakyat secara masif dan berkelanjutan.
“Gotong royong terjadi, ada APBN, ada Danantara, juga ada swasta dan yayasan, agar bisa bekerja dengan cepat,” pungkasnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
